Namun pelaksanaan UN 2015 berbeda. Bila biasanya peserta UN dituntut memenuhi standar nilai tertentu untuk meraih predikat lulus, maka mulai tahun ini, UN tidak lagi dijadikan sebagai penentu kelulusan siswa. Sesuai ketetapan Kemendikbud, UN hanya akan menjadi sebagai pemetaan bagi pendidikan nasional.
Berubahnya kebijakan mengenai UN tersebut dimaksudkan untuk mendorong para siswa agar mau belajar dan guru juga bisa menuntaskan kompetensi mereka. Dengan demikian, diharapkan kualitas pendidikan secara nasional bisa merata. Karena selama ini, UN menimbulkan berbagai kecurangan dan membuat para siswa tertekan.
UN Berbasis Komputer
Terobosan lainnya adalah penerapan UN dengan sistem berbasis komputer atau computer based test (CBT). Mendikbud Anies Baswedan bersikukuh menerapkan UN CBT lantaran sistem ini dinilai mampu mengakomodasi jumlah penduduk Indonesia yang besar sehingga membutuhkan logistik ujian yang juga besar. Selain itu, dari sisi keamanan juga lebih terjaga karena data ujian tersimpan di komputer.
Pelaksanaan UN CBT sendiri tidak lepas dari kendala dan masalah, terutama aspek ketersediaan sarana dan prasarana. Banyak pengelola sekolah khawatir listrik mati saat ujian berlangsung. Bahkan mereka rela menyewa genset sebagai langkah antisipasi pemadaman listrik. UN CBT sendiri dihelat di 724 sekolah yang ditunjuk dan telah lulus verifikasi Kemdikbud.
Saat hasil UN diumumkan, jumlah siswa SMA yang lulus meningkat. Pada sekolah negeri, ada kenaikan 1,14 poin sedangkan di sekolah swasta peningkatannya mencapai 1,29 poin. Hal ini menunjukkan kekhawatiran bahwa nilai siswa akan merosot jika UN tidak menjadi standar kelulusan tidaklah terbukti.
Tidak hanya secara nilai, hal lain yang perlu diperhatikan adalah indeks integritas. Indeks ini memperlihatkan tingkat kejujuran siswa dalam pelaksanaan UN. Daerah yang mendapatkan indeks integritas tertinggi di antaranya Yogyakarta, Bangka Belitung, Kalimantan Utara, Bengkulu, Kepulauan Riau, Gorontalo, serta NTT.
Kebocoran UN
Masalah klasik penyelenggaraan UN adalah kebocoran soal. Mendikbud Anies Baswedan sendiri mendapat laporan mengenai salah satu kasus kebocoran UN pada 13 April 2015 saat sedang melakukan sidak di salah satu Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB).
Ketika itu, ada 30 buklet dari 11.730 total buklet soal UN telah diunggah di internet secara ilegal. Anies segera berkoordinasi dengan Menkominfo untuk bisa memblokir tautan internet yang memuat naskah soal UN tersebut. Selain itu, Anies juga mengirimkan permintaan tertulis pada pihak Google untuk menghapus dokumen pada akun yang dilaporkan itu.
Pada 15 April, Bareskrim Polri melakukan penggeledahan di Perum Percetakan Negara RI yang diduga melakukan kebocoran UN 2015. Ini merupakan BUMN yang ditunjuk untuk menggandakan serta mendistribusikan naskah soal UN 2015. Penyelesaian kasus ini pun ditempuh melalui jalur hukum.
Sementara itu di Yogyakarta, salah satu peserta UN Muhammad Tsaqif Wismadi mengirimkan surat elektronik ke Universitas Gadjah Mada (UGM). Dalam suratnya, siswa SMAN 3 Yogyakarta meminta UGM tidak mempertimbangkan nilai UN saat menyeleksi calon mahasiswa. Tsaqif beralasan, kebocoran soal UN yang juga melanda Kota Pelajar tersebut tidak adil bagi para peserta UN yang menjunjung tinggi kejujuran dan indeks integritas.
Ujian Nasional 2016
UN 2016 dijadwalkan diikuti oleh 21.388 siswa SMA, 13.133 siswa SMK, 54.632 siswa SMP. Mereka merupakan siswa yang sekolahnya menggunakan kurikulum 2013 maupun kurikulum 2006.
Pelaksanaan UN 2016 sendiri dibagi tiga tahap. Tahap pertama UN diperuntukkan sebagai perbaikan bagi peserta UN 2015 yang belum memenuhi standar kelulusan mereka yakni 5,5. Tahap pertama ini akan digelar pada 22 Februari 2016.
Kemudian, pada 4 April 2016 akan digelar tahap kedua, yaitu UN utama. Sementara UN tahap tiga adalah UN yang diperuntukkan sebagai sarana perbaikan nilai peserta UN 2016 utama. UN tahap ketiga ini akan digelar pada awal Juni atau September 2016.
Dalam rakor antara Mendikbud dengan Menko PMK Puan Maharani belum lama ini, dibahas rencana pelaksanaan UN di daerah terdampak asap. Pemerintah membagi siswa di daerah terdampak asap dalam dua kelompok. Pertama, meliputi daerah Jambi dan Kalimatan Tengah. Kelompok kedua meliputi Riau, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Utara.
Pada kelompok pertama, mereka bisa mengikuti UN sesuai dengan jadwal yang berlaku yakni pada 4 April, namun Ujian Sekolah (US) mereka harus diundur. Sedangkan pada kelompok kedua, US dan UN bisa berjalan sesuai jadwal.
Sumber: http://news.okezone.com/read/2015/12/08/65/1263242/pernik-ujian-nasional-sepanjang-2015
Pernyataan (Disclaimer) Penulis:
Untuk menjamin faktualitas isi, sebagian artikel mungkin saja mengutip dari sumber lain. Untuk itu, sumber akan dicantumkan di akhir artikel. Jika sumber tersebut keberatan, agar menyampaikannya di kolom komentar artikel tersebut.
Untuk menjamin faktualitas isi, sebagian artikel mungkin saja mengutip dari sumber lain. Untuk itu, sumber akan dicantumkan di akhir artikel. Jika sumber tersebut keberatan, agar menyampaikannya di kolom komentar artikel tersebut.
Post a Comment